Jurnalmetropol.com, Jakarta – Belum genap tiga Bulan, Menteri PU membuat kegaduhan sejagat yang memperangah banyak pihak, tidak ada angin dan hujan tiba-tiba merotasi 578 pejabat struktural di Kementrian Pekerjaan Umum, dengan memberhentikan atau mempensiunkan 5 orang eselon I (Sekjen Kementerian PU, Irjen, Dirjen SDA, Dirjen Binkon dan Kepala BPSDM).
Menonjobkan 40 orang eselon II dan II, terjadi kegaduhan yang luar biasa, padahal di Kementerian yang mengurusi infrastruktur ini membutuhkan kondusifitas dan kinerja yang performa untuk meningkatkan pembagunan di negeri ini. Hal ini menimbulkan ketidak percayaan terhadap pimpinan yang ada.
Bara api belum padam, sang menteri berulah lagi, kita semua tahu saat ini Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi diberbagai sektor mengingat defisit negara per Agustus ini sudah mencapai 321,6 Triliun.
“Ini bukan angka yang kecil yang harus ditambal sulam, ehh sang Menteri PU malah ikut memboroskan anggaran negara dengan menyewa Private Jet untuk ke Semarang, Bali dan Lombok yang seharusnya sesuai aturan cukup dan bisa menggunakan Bisniss Class,”kata Aswin Suharjo selaku Koordinator Lapangan KMPI, dalam keterangannya yang diterima media ini, Minggu (28/9/2025).
“Sepertinya masih panjang efisode epik perjalanan dan polemik di Kementrian PU yang dipimpin oleh Dody Hangodo ini, ada indikasi permainanan pihak keluarga yang mengatur dan mengintimidasi balai-balai yang ada di Jawa Tengah, untuk memenangkan pihak tertentu dan diduga meminta fee projek sebesar 12% kepada pihak Swasta dan BUMN, miris kami sebagai mahasiswa yang tergabung dalam lingkar studies yang peduli terhadap pembangunan,”ungkap Aswin dalam keterangannya.
“Untuk itu kami mendesak kepada Bapak Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelamatkan bangsa dan negara ini khususnya didalam Kementerian PU yang memerlukan perhatian khusus,”harapnya.
“Kami Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam (KMPI) mendesak dan meminta Presiden Prabowo untuk membantu mereka yang terintimidasi oleh Menteri Pekerjaan Umum, mengembalikan dan memulihkan nama baik dan menghentikan kriminalisasi ASN serta memberhentikan memecat Menteri Pekerjaan Umum sesegera mungkin,”tegas Aswin Suharjo diakhir pernyataannya. (red)
