January 29, 2023

Rayakan HUT APNI ke-2, Resmikan Kantor Pusat dan Pelantikan Pengurus DPP 2019-2022

Pena7.com, Jakarta-  Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Ir. Yunus Syaefulhak, M.M.M.T melantik kepengurusan baru Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) periode 2019-2022, sekaligus peresmian kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jl Batu Tulis Raya No 11 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (06/03/2019).

Resmi menjabat sebagai Ketua Umum APNI, Ismerda Lebang, didampingi didampingi oleh Wiratno sebagai Wakil Ketua I dan Risono Wakil Ketua II dan Sekretaris Umum dijabat Meidy Katrin Lengkey.

Pada kegiatan itu Yunus Syaefulhak dalam sambutannya mengingatkan peran asosiasi sebagai mitra Pemerintah dan juga mengatakan bahwa sebagai mitra maka jika ada sesuatu yang kurang, dibicarakan dulu sebagai sahabat dengan Pemerintah. “Tidak serta merta langsung ke media, kalau dibicarakan sebagai mitra dengan Pemerintah maka jalan keluarnya pun akan sebagai mitra,”ujarnya.

Yunus Syaefulhak juga meminta Asosiasi Penambang ini menjadi mitra Pemerintah dalam mengawal regulasi. Salah satunya terkait dengan harga.

“Kita tahu bahwa smelter disebut-sebut sangat berkuasa. Mereka bisa sangat menentukan dalam hal harga, kadar dan verifikasi saat nikel masuk ke smelter. Meski sudah diverifikasi namun tetap masih harus diverifikasi oleh internal perusahaan smelter. Hasilnya langsung diputuskan adalah hasil dari verifikator internal. Padahal harusnya ada wasit,” jelas Yunus.

Dikatakannya, asosiasi ini bisa berperan menjadi jembatan. Sebagai Pembina APNI Yunus juga mengingatkan pentingnya harga nikel ditetapkan secara ekonomis. Karena jika harga dibawah harga keekonomian maka akan berdampak negatif pada kegiatan pertambangan.

Pada kesempatan yang sama saat ditemui media, Ketua Umum terpilih Insmerda Lebang menegaskan komitmennya untuk menjadikan asosiasi APNI sebagai mitra Pemerintah.

“Asosiasi ini bisa sebagai negosiator, fasilitator, jembatan bagi Pemerintah dan penambang nikel. Pemerintah dengan penambang lainnya dan masyarakat dengan penambang. Karena Pemerintah yang punya konsesi bukan pengusaha. Tanggung jawab pengelolaan diberikan pada pengusaha dan itu yang harus dicermati oleh asosiasi ini,”harapnya.

Di tahap awal ini, Ia bersama pengurus akan melakukan indentifikasi masalah-masalah yang ada selama ini. “Program jangka pendek ini adalah menginventarisasi seluruh permasalahan pertambangan nikel yang ada. Ini yang kemudian dirumuskan mana yang mengganggu seluruh sektor pertambangan,”urai Ketum APNI.

Ketua Umum APNI juga berharap menginventarisasi peran dan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan dan daerah sekitarnya. “Karena ada dua yang harus dikerjakan pengusaha yakni kesanggupan artinya sanggup memenuhi tanggungjawab yang diberikan regulator pada pengusaha. Dan lebih lagi adalah manfaat kehadiran kegiatan pertambangan bagi masyarakat di sekitar, jangan sampai menjadi klise saja,”tutup Insmerda Lebang mengakhiri. (Red)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *