May 20, 2024

Bom Waktu Menteri Nasir, Menjelang Debat Cawapres 17 Maret 2019

Pena7.com- Dalam dunia pendidikan tinggi, isu Plagiat adalah dosa besar dan sulit dimaafkan. Banyak kasus di taraf nasional maupun internasional yang dapat dijadikan rujukan.

Kaitannya dengan hal tersebut, Menteri Nasir tengah menjadi pemeran krusial dalam menangani perkara plagiat Rektor  Universitas Halu Oleo, yang terlebih dahulu telah mendapat penguatan melalui rekomendasi Ombudsman RI.

Salah satu Dosen dari Universitas tersebut melalui pernyataan tertulisnya kepada awak media, menyampaikan bahwa peran Menteri Nasir menjadi krusial sangat menentukan dua hal yaitu;

1) Keputusannya akan menjadi penentu pasungan citra institusi universitas yang sudah terperosok di kancah nasional maupun internasional.

2) Citra Presiden Jokowi akan ikut terberangus jika Menteri membiarkan, dan terangkat jika tegas memberi tindakan.

Disampaikannya, sekarang bola ada pada Menteri Nasir, kukuh pada marwah akademik, atau menyerah pada pragmatisme. Bom waktu akan menunjukkan aumannya jika Menteri Nasir membiarkan kasus ini sampai debat berlangsung. Dan tentu saja, elektabilitas Pak Jokowi akan sangat terpengaruh, oleh karena 2 hal yaitu, Membiarkan Plagiarisme (dan bisa jadi pelanggaran hak cipta) dan Tidak taat hukum karena melanggar Undang-Undang Ombudsman.

Buntut panjang kasus plagiat yang melibatkan Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) masih belum mendapat respon tegas dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Bahkan setelah dikeluarkannya rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tanggal 3 Desember 2018, yang batas tindak lanjutnya 28 Februari 2019 lalu.

Data yang dilansir Pena7.com, pihak Koalisi Masyarakat Pemerhati Anti Korupsi (Kompak) Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi demonstrasi di depan kampus Universitas Halu Oleo (UHO), Jalan H.E.A Mokodompit, Kendari, Selasa kemarin (12/3/2019).

Ketua Umum Kompak Sultra, Rizal Iskandar menilai, pengabaian terhadap rekomendasi ORI bisa dianggap sebagai ketidak patuhan terhadap UU No. 37/2008, tentang Ombudsman RI, yang dapat berdampak pada Presiden Jokowi.

Selain itu, massa aksi mengeluarkan pernyataan sikap untuk meminta Rektor UHO Prof. Zamrun mengundurkan diri dari jabatannya, atau meminta Menristekdikti secepatnya menuntaskan dan memutuskan kasus plagiat Rektor UHO berdasarkan temuan ORI.

“Kasus plagiat ini telah menjadi aib yang sudah menjadi bahan olok-olok baik ditingkat lokal, nasional bahkan internasional. Kasus ini bukan hanya membuat malu sivitas akademika Universitas terbesar di Sultra, tapi juga masyarakat Sultra secara umum,” ungkap Rizal saat ditemui disela-sela aksinya.

Ditambahkannya, saat ini tengah berlangsung kasus olok-olok plagiat di Perguruan Negeri Kendari. Bahkan dalam kegiatan resmi Kemenristekdikti di Malang tahun 2018 lalu, salah satu slide pemateri menampilkan contoh karya rektor UHO sebagai contoh plagiat.

“Masih banyak lagi cerita-cerita informal antar akademisi di level nasional dan internasional yang juga menggunjingkan hal ini. Sampai kapan kami harus menanggung malu,” tegasnya.

Selain itu, selama ini, dirinya (Rizal) memilih diam, karena telah ada respon baik dari Presiden yang katanya akan memberi perhatian khusus, dan juga ORI dengan rekomendasinya. Menunggu  itikad baik dari Menteri untuk menyelesaikan masalah tersebut secara prosedural, agar semuanya berlangsung baik dan kondusif.

“Yang kami perhatikan, sepertinya Pak Menteri diduga tak bergeming terhadap hal ini, bahkan sampai lewat batas waktu. Jangan sampai diamnya Pak Menteri berpotensi membangunkan macan-macan yang sudah lama sengaja tidur,”papar Rizal.

Ia pun mengancam, akan terus menyuarakan hal ini, sampai ada respon baik dari pihak Menteri, karena tuntutannya tersebut punya dasar hukum yang kuat. Serta sambil menunggu ketegasan Menteri menjelang debat Cawapres pada 17 maret 2019, yang salah satunya mengangkat tema pendidikan.

“Selain itu, niat baik ini untuk mencegah bibit-bibit korupsi sejak dari institusi akademik, yang seharusnya menjadi kiblat norma dan integritas perilaku anti korupsi dan  apakah Menteri Nasir akan membiarkan Presiden Jokowi menjadi bulan-bulanan di media sosial, atau justru menjadi penolong citra Presiden dengan tegas terhadap aib dunia pendidikan,”ungkap Rizal di akhir pernyataannya. (Red)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *