Menteri PUPR dan Gubernur DKI Saling Debat Tentang Banjir Jakarta, JIT Solusinya

Pena7.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berseberangan soal pencegahan banjir Jakarta. Basuki menekankan normalisasi Kali Ciliwung, namun Anies mengelak dengan menuding proyek waduk yang belum selesai.

Hal ini disampaikan keduanya selepas mengecek kondisi banjir Jakarta lewat udara bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (01/01/2020).

Basuki menekankan bahwa hujan lebat dengan intensitas tinggi memang menjadi faktor utama, yakni 377 mm atau jauh melampaui batas normal 50 mm hingga 100 mm.

“Namun, mohon maaf Bapak Gubernur. Dalam penelusuran Kali Ciliwung, nyata. Kali Ciliwung sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat Insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Jadi nanti saya dan Pak Gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu,”ujar Basuki.

Basuki menjelaskan proyek normalisasi yang belum selesai itu termasuk sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur yang pembebasan lahannya baru mencapai 600 m dari 1,2 km. Basuki berharap Anies yang memiliki keahlian untuk persuasif kepada masyarakat mampu mempercepat progres tersebut untuk mencegah banjir Jakarta selanjutnya.

“Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insya Allah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani,”tambahnya.

“Karena lebarnya [Kali Ciliwung] sudah sempit, lebarnya berkurang. Kalau lihat sekarang itu rumah bukan bantaran, tapi di palung sungai. Ini bukan hal yang mudah. Keahlian beliau [Anies] untuk bisa persuasif dengan masyarakat. Kami akan mendukung programnya, untuk bisa ditangani, tanpa itu pasti akan menghadapi hal-hal terus berulang seperti ini,”ungkap Basuki.

Menanggapi hal ini, Anies Baswedan pun mengungkapkan pendapatnya terkait normalisasi sungai, dibandingkan dengan program naturalisasi sungai besutannya.

“Mohon maaf Pak Menteri saya harus berpandangan, karena tadi Bapak menyampaikan [soal normalisasi sungai]. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan. Maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,”ujarnya.

“Kita sudah menyaksikan bulan Maret lalu di Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir ekstrem,”bantah Anies.

Oleh sebab itu, Anies mengklaim kunci pencegahan banjir adalah pengendalian air sebelum masuk Jakarta. Anies berharap dua bendungan yang merupakan proyek strategis Kementerian PUPR, yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi, bisa cepat rampung demi mengatasi banjir di Jakarta.

“Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, InsyaAllah bisa dikendalikan. Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa. Karena makin banyak kawasan [di atas] yang digunakan untuk perumahan sehingga air pun mengalir ke sungai,” jelas Anies.

“Jadi, kita berharap ada langkah cepat penuntasan pengendalian air sebelum masuk kawasan pesisir. Tapi pada fase ini yang penting warga selamat penanganan cepat, setelah itu kita duduk bersama untuk memastikan bahwa master plan dari penyelesaian banjir ini sinkron,”ulasnya.

Sementara itu menurut Penggagas Proyek Jakarta Integrated Tunnel (JIT), Komisaris utama PT. Antaredja Mulia Jaya wibisono,SH,MH menanggapi pertanyaan awak media mengatakan bahwa pendapat kedua pejabat tersebut tidak harus saling menyalahkan, “Beliau (Mentri PUPR) dan Gubernur DKI harusnya bersama sama membuat solusi yang kongkrit, jadi tidak saling menyalahkan,”ujar Wibi menyatakan ke awak media di Jakarta, pada Rabu sore (01/01/2020).

Lanjut Wibi, Sodetan sungai Ciliwung dan pembangunan waduk Ciawi, serta normalisasi sungai tidak akan bisa menyelesaikan luapan sungai Ciliwung dan sungai Pesanggrahan, karena kedua proyek ini hanya bisa menyelesaikan 10% saja untuk pengendali banjir di Jakarta.

“Saya sejak tahun 2014 sudah menawarkan konsep pengendali banjir Jakarta dengan membuat konsep pengendali banjir Jakarta dengan cara menyodet atau membypas sungai ciliwung dan sungai pesanggrahan kedalam terowongan raksasa yang berdiameter masing masing 12M, konsep proyek ini dikenal dengan nama JIT1 (trase balaikambang-manggarai) dan JIT 2 (trase Ulujami-tanah abang), kedua proyek ini sudah di hitung bisa menyelesaikan luapan sungai besar tersebut hampir 100%.”, ulas Wibi yang sudah 5 tahun ini sebagai pemrakarsa konsep proyek JIT dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

Perlu kita ketahui bahwa proyek JIT ini sudah melakukan studi dan kajian yang matang dari mulai studi kelayakan yang dilakukan oleh konsultan PT. Perentjana djaya, kajian balitbang kementrian PUPR (tahun 2015) dan studi yang dilakukan konsultan dari china (Ghezoba group tahun 2016) dan korea Sibernix n Ebest (2019) , yang dibantu para ahli perguruan tinggi dari ITB dan UI.

Proyek JIT mempunyai empat fungsi yaitu pengendali banjir, jalan tol, bahan baku air minum (fungsi long storage) dan menghasilkan listrik (PLTMH) sekitar 7-15 megawatt.

Ditempat terpisah Direktur marketing PT. AMJ Ir. Krisman Simorangkir mengatakan bahwa saat ini PT. AMJ sudah melakukan rapat kordinasi dengan kementrian Perekonomian atas disposisi dari presiden melalui sekretaris negara (sekneg) untuk segera di implementasikan, berita terakhir dari hasil rapat kordinasi dibulan desember 2019 yang lalu, kemenko perekonomian menunggu kementrian kordinator maritim dan investasi untuk menunjuk PJPK (Penanggunjawab Proyek Kerjasama), semoga pemerintah segera mewujudkan proyek ini segera karena rakyat sudah kasian terlalu lama menderita akibat banjir ini, bertahun tahun tidak ada solusi.

Krisman juga mengatakan bahwa minggu depan rencana proyek ini akan dirapatkan lagi di kemenko maritim dan investasi. (*/Red)