Komisi VI DPR RI Meminta Pelabuhan Indonesia Memahami Dwelling Time
Jurnalmetropol.com, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepelabuhanan atau PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diminta oleh Komisi VI DPR RI yang membidangi Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha agar meningkatkan kinerja dan pelayanan diantaranya, sistem jaringan dan layanan transportasi terintegrasi, begitu dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan beberapa BUMN yakni PT ASDP, PT Pelni, Djakarta Llyod, PT Pelindo I, II, III dan IV dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, pada Senin Lalu (10/2).
Dan mengharapkan kepada Pelindo untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengembangkan jasa pelabuhan. Sejauh ini juga perlu dipikirkan masalah dwelling time (tepat waktu) dalam hal bongkar muat.
Seperti data tertulis yang diterima Jurnalmetropol.com, Kamis (13/2/2020), perusahaan Pelindo diharuskan mengembangkan usaha dengan sistem jaringan dan layanan transportasi yang terintegrasi secara intermoda dan terkoneksi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Seperti dikatakan Direktur Utama Pelindo IV,bahwa PT Pelabuhan Indonesia diminta mengimplementasikan digitalisasi industri 4.0 dalam rangka mendukung pelayanan bisnis terbaik, serta melakukan deregulasi sistem ekspor impor yang terkait dengan kemudahan pelayanan jasa kepelabuhanan.
“Komisi VI juga meminta agar Pelindo I, II, III, dan IV memerhatikan aspek dwelling time agar dapat mempermudah proses ekspor dibandingkan proses impor,”begitu kata Farid Padang, dalam rilisnya.
Rapat dengar pendapat DPR RI Komisi VI dengan Pelindo, juga terkuat masalah persaingan usaha yang dilontarkan Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dan dikatakan, terjadi gap di antara Pelindo I – IV. Hal itu tidak perlu tampak di publik. Perlu pengelolaan secara baik dari BUMN.
“Saya agak confuse sedikit ya. Ini kan bisnisnya di air, di laut semua. Basah semua ya. Tapi ada yang naik ada yang turun. Apalagi tadi saya mendengar kalau Pelindo IV sampai membahas Omnibus Law. Berarti ada persaingan kurang sehat dari Pelindo,”ujarnya.
Padahal dalam membangun iklim kemaritiman dan sistem logistik nasional, kata Herman Khaeron dari fraksi partai Demokrat ini menegaskan, bahwa sepatutnya antar Pelindo harus dapat bahu membahu meningkatkan kualitas layanan. (Red)
