Mon. Jul 6th, 2020

Siapkah Pemerintah Impor 1,6 juta Barel BBM dan Minyak Mentah Perhari

Jurnalmetropol.com – Rangkaian persidangan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan kondensat bagian negara pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), telah memasuki tahapan pembacaan nota pembelaan atau pledoi.

Terdakwa Raden Priyono (RP), melalui kuasa hukumnya, Tumpal Hutabarat saat dimintai keterangannya oleh media, Jumat (19/6/2020) sore, menyatakan bahwa materi duplik tertanggal 16 Juni 2002 yang disampaikan oleh RP terasa berbeda dengan pledoinya yang terdahulu.

Tumpal menjelaskan, materi duplik RP lebih menukik ke inti masalah dakwaan sekaligus akibatnya bagi kepentingan energi nasional.

“Saya tegaskan ke rekan-rekan media bahwa Raden mengingatkan semua pemangku kepentingan, betapa beresikonya pemahaman Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada implementasi KPTS 20 tahun 2003 yang dipakai sebagai dalil penuntutan bagi Raden Priyono dan Djoko Harsono,”ungkap Tumpal Hutabarat.

“Klien kami Raden Priyono dalam dupliknya sangat mengharapkan kearifan Majelis Hakim, agar benar- benar turut memikirkan dan mempertimbangkan kemungkinan timbulnya masalah baru yang lebih berat bagi negara yang harus menyiapkan impor 1,6 juta barel BBM dan minyak mentah perhari, guna dapat memenuhi kebutuhan BBM nasional, sebagai akibat tidak adanya minyak mentah dan kondensat produksi dalam negeri, karena sudah terjual pada proses lelang ?, “papar Tumpal.

Lebih jauh Tumpal menjelaskan bahwa Raden Priyono juga mengingatkan Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah menyadari bahwa jika alur pikir jaksa tersebut diikuti , bahwa bila pasokan bagi semua kilang di dalam negeri termasuk bagi Pertamina, harus melalui lelang, maka besar kemungkinan semua minyak mentah dan kondensat yang dihasilkan oleh K3S di dalam negeri, semua akan dibawa keluar negeri oleh para pemenang lelang.

“Raden juga menambahkan, siapkah Pemerintah, yang karena semua minyak mentah dibeli dan dibawa keluar negeri oleh pemenang lelang, maka pemerintah harus mengimpor semua kebutuhan BBM nasional sebesar 1,6 juta barel perhari ?,”jelas Tumpal.

Tumpal lantas bertanya, siapkah pemerintah membayar harga minyak mentah impor yang lebih mahal dari nilai penerimaan migas dari hasil lelang ? Dan siapkah rakyat dengan konsekuensi harus membayar lebih mahal BBM yang dibeli dari impor ?

Semua kemungkinan tersebut lanjut dia, patut diperhitungkan oleh Majelis Hakim, secara arif dan bijaksana dalam memutuskan kasus kondensat TPPI tersebut.

Soal penafsiran JPU, Tumpal bahkan bertanya lagi, bagaimana dan sampai sejauh mana akibat adanya penafsiran Jaksa Penuntut Umum, bahwa semua pembelian minyak mentah dan kondensat bagian negara, bila mengikuti pendapat harus melalui lelang.

“Sehingga salah satu kesimpulan dari duplik klien kami Raden Priyono tersebut adalah memohon perlindungan dari Majelis Hakim, bagi dirinya (RP-red) dan bagi Djoko Harsono serta bagi kepentingan kelancaran tatakelola migas yang saat ini sudah berjalan dengan baik , dengan mengesampingkan semua dalil dakwaan dan membebaskan kedua terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum,”pungkas Tumpal. (Beby)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *