Wed. Dec 2nd, 2020

Kata Pakar Hukum Tata Negara Terkait Pemanggilan Gubernur DKI

Foto: Pakar hukum tata negara, Refly Harun

Jurnalmetropol.com, Jakarta – Pihak penegak hukum dinilai terlalu berlebihan jika menyasar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan pelanggaran pidana terkait dugaan pelanggaran acara Habib Rizieq Shihab.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai, upaya menyasar Anies dengan pelanggaran pidana, merupakan langkah kepolisian yang berlebihan.

“Menurut saya berlebihan kalau menyasar Anies Baswedan dengan sebuah tuduhan tindak pidana. Karena ini hanya terkait amanah, bagaimana Anies menjalankan Pemerintahan di DKI Jakarta,”ujar Refly Harun seperti dikutip media ini, Kamis (19/11/2020).

Refly menilai, pelanggaran pidana masyarakat, tidak bisa dibebankan oleh penyelenggara negara. Jika demikian, maka Jokowi juga bisa kena tindak pidana.

“Kalau setiap pelanggaran pidana dibebankan kepada penyelenggaran negara karena ada warga negara yang melanggar, maka sesungguhnya nanti bisa-bisa presiden pun bisa kena tindak pidana,”ungkap Refly.

“Katakanlah, presiden melemahkan KPK, misalnya, kan bisa diinterpretasi sebagai menghalang-halangi pemberantas tindak pidana korupsi atau menyalahkan kewenangan, misalnya. Kan tidak begitu perspektifnya,”tambahnya.

Menurut dia, Anies Baswedan hanya akan mendapat upaya-upaya administratif. Bukan tindak pidana.

“Jadi terhadap Anies Baswedan saya setuju dilakukan upaya-upaya administratif, oleh pemerintah pusat, dan juga upaya politik lokal oleh DPRD DKI Jakarta,”jelas Refly.

“Jadi jangan sampai kepala daerah yang dipilih secara demokrasi itu justru bisa dijatuhkan oleh mekanisme-mekanisme di luar demokrasi itu sendiri,”tegas dia.

Refly menjelaskan, soal penegakan protokol kesehatan yang dilanggar oleh Habib Rizieq Shihab, merupakan kewenangan Gubernur atau kewenangan Polisi.

Dijelaskan, kalau kewenangan Gubernur maka landasannya adalah peraturan Gubernur dengan cukup memberikan sanksi administratif.

“Bahkan Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa ini adalah kewenangan Gubernur DKI Jakarta,” papar Refly Harun,

“Tapi rupanya penegak hukum memiliki logika lain, ini adalah kewenangan mereka dalam ranah pidana, karena ada dugaan tindak pidananya,”imbuhnya. (Beby)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *