December 9, 2022

Prof Suteki: Mestinya HRS Tidak Boleh lagi Disidik Polri

Jurnalmetropol.com, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr. Suteki angkat bicara mengenai penyelidikan Polri terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab terkait adanya kerumunan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad dan acara pernikahan di Petamburan pada 14 November 2020 lalu.
Suteki berpendapat saat Rizieq melunasi denda Rp 50 juta kepada Pemprov DKI semestinya tidak ada lagi proses penyelidikan.
“Artinya Habib Rizieq ada itikad baik sudah membayar denda Rp 50 juta. Mestinya ketika ini sudah dibayar tidak ada lagi penindakan jadi enggak boleh diselidik lagi atau disidik lagi. Jadi dari sini kita melihat kekosongan hukum atau ketidakjelasan hukum terutama PSBB dan perda,”kata Suteki seperti dikutip media ini, Minggu (29/11/2020).
Menurutnya, penjemputan Rizieq di bandara sampai penyambutan dan Maulid serta pernikahan itu ada semacam yang tidak mungkin ditolak atau force majeur. Suteki menilai Menkopolhukam Mahfud MD bisa saja diperiksa karena seolah memberikan lampu hijau kepada para pengikut Rizieq.
“Makanya saya sebut kekosongan hukum atau ketidakramahan hukum dalam situasi seperti ini. Kalau Habib Rizieq sampai pada tahap penyidikan. Mestinya Pak Menkopolhukam itu dari awal ada lampu hijau. Kemudian ditanggapi Habib Rizieq siapa sih? Diakan bilang paling pengikutnya sedikit. Makanya begitu hari H mereka ini loh kami-kami pada hadir. Jadi akhirnya sampai membludak. Coba dari awal dilarang karena DKI ada PSBB maka penjemput dibatasi maksimal hanya 50 orang dengan tetap menjaga protokol covid-19,”tegasnya.
Diketahui, Rizieq membayar denda Rp 50 juta dari melanggar protokol kesehatan. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sesaat lalu. Rizieq disambangi langsung Kasatpol PP DKI Arifin untuk menyampaikan surat teguran langsung membayarkan denda tersebut. *(Red)
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *