December 9, 2022

LSM-FP2KP Soroti Kinerja Bupati Pinrang, Kukuhkan Jabatan PNS Pangkat Rendah Naungi PNS Berpangkat Tinggi

Foto: Ketua LSM-FP2KP, Andi Agustan Tenri Tjoppo

Jurnalmetropol.com – Andi Agustan Tanri Tjoppo dan P. Amiruddin (LSM FP2KP ) janji akan melaporkan dugaan pembunuhan karakter, kinerja dan prestasi PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Perubahan nomenklatur Bupati lantik, kukuhkan dan mengambil sumpah / janji pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang pada tanggal 22 Januari 2021 bertempat di gedung indoor kompleks kantor Bupati Pinrang dan pelantikan 57 pejabat struktural dan fungsional lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang bertempat di aula kantor Bupati Pinrang pada tanggal 8 September 2021 diduga ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketua LSM-FP2KP, A. Agustan Tenri Tjoppo mengungkapkan bahwa pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu dan dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (2) tersebut menegaskan bahwa dalam jabatan struktural, Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak dapat membawahi langsung Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi.

Lanjut Ketua LSM-FP2KP menerangkan, dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) tersebut sangat jelas bahwa penempatan PNS dalam jabatan struktural tidak dibenarkan atau dilarang adanya penempatan PNS yang lebih tinggi pangkatnya dibawahi oleh PNS yang lebih rendah pangkatnya.

Andi Agustan juga menyampaikan bahwa pada pertimbangan atas ketentuan tersebut sangat rasional, obyektif dan etis karena apabila hal itu terjadi, maka kedua PNS tersebut akan terbebani secara psikologis dalam pelaksanaan tugasnya. “PNS yang membawahi PNS lain yang lebih tinggi pangkatnya akan segan memerintah bawahannya, dan sebaliknya bawahan yang tinggi pangkatnya akan selalu membangkang terhadap perintah atasannya yang lebih rendah pangkatnya,”kata Ketua LSM-FP2KP.

Lebih jauh Ketua LSM-FP2KP menyampaikan “Ketentuan Pasal 17 ayat (2) beserta penjelasannya ternyata disinyalir tidak berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang,”ujar A. Agustan Tenri Tjoppo.

A. Agustan juga menilai Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang tidak memahami aturan dan mengatakan bahwa Sekertaris Daerah Ir.H.A.Budaya M.Si dan Kepala badan kepegawaian daerah kabupaten Pinrang Drs.H.Muhammad Nasir. Msi disinyalir tidak memahami bahkan diduga tidak pernah membaca aturan tersebut sehingga, Sekda Pinrang ‘Gegaba’ dan mudahnya menempatkan PNS yang lebih tinggi pangkatnya dibawahi oleh PNS yang pangkatnya jauh lebih rendah.

“Dan sebagai contohnya, pelantikan Lurah Tatae : Ahmad, SE dengan pangkat III/C dan Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Lurah Tatae, Abdul Kadir, S.Sos dengan pangkat III/D,”jelasnya.

Tidak hanya itu, A. Agustan juga menyebutkan Pelantikan Lurah Lampa : Muhammad Delli, SE pangkat III/B dan Sekertaris Kelurahan Lampa : Herlina Sultan, S.Sos pangkat III/C. Hal tersebut diatas, merupakan contoh nyata pelanggaran dan ketidakmampuan seorang Sekretaris Daerah dalam memahami peraturan perundang-undangan kepegawaian.

“Fakta tersebut hanya merupakan salah satu contoh konkrit yang terjadi dalam penempatan PNS dalam jabatan struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang dewasa ini,”sebut Ketua LSM-FP2KP.

Tidak sampai disitu, Ketua LSM-FP2KP juga membeberkan kasus yang sama terjadi hampir di semua SKPD dimana Pejabat Struktural yang lebih rendah pangkatnya membawahi Pejabat Struktrural atau Staf yang lebih tinggi pangkatnya dan kondisi seperti ini akan menyebabkan Pejabat Struktural yang menjadi Pejabat Penilai DP3 tidak dapat memberikan Nilai DP3 kepada bawahannya, karena tidak ada aturannya seorang Pejabat Struktural yang pangkatnya lebih rendah yang dapat memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada PNS yang menjadi bawahannya dengan pangkat yang yang lebih tinggi.

Dengan demikian, Ketua LSM-FP2KP menilai dan mengatakan bahwa terjadinya pelanggaran aturan kepegawaian dalam penempatan PNS tersebut di atas, karena disebabkan oleh ketidakmampuan pengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang, terutama Kepala Bidang Mutasi BKD, Kepala BKD dan Sekretaris Daerah yang memang pengangkatannya dalam jabatan tersebut bukan karena didasarkan pada kompetensi PNS yang bersangkutan.

“Tetapi diduga pengangkatan yang bersangkutan hanya mengedepankan pertimbangan “NEPOTISME” dan diduga kondisi seperti ini sudah terjadi sejak tahun 2010 sampai sekarang, tahun 2021,”pungkasnya.

(Muh.Saleh AR)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *