Thu. Dec 2nd, 2021

Diduga Ada Kerjasama PN Bekasi dan Mafia Tanah Terkait Penyitaan Sebidang Tanah Milik Tumini Ali

Jurnalmetropol.com,Jakarta — SHM Dikalahkan dengan 2 (dua) Lembar Surat Palsu.Tumini Ali, SH dan pemegang hak atas sebidang tanah yang dieksekusi yakni Umi Oktovia Lia Kartini yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya Ir. Andi Darti, SH., MH  Jumat (19/11/ 2021) mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Bongbongan Silaban,S.H., L.L.M, dan Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi Haryanto S.kom,SH, karena telah mengeksekusi lahan miliknya seluas 200 meter persegi dan menghancurkan 3 (buah) bangunan toko miliknya yang berlokasi di Jalan Bagol No. 34 Rt. 004- Rw. 005, Jatiluhur-Jatiasih-Bekasi.

Tumini Ali, SH meminta Komnas HAM melakukan pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa eksekusi lahan dan bangunan toko miliknya yang terjadi pada Kamis 11 November 2021.

Dalam laporannya kepada Komnas HAM, Tumini Ali, SH menyampaikan bahwa pada tanggal 03 November 2021, anaknya yang bernama Umi Oktovia Lia Kartini menerima surat dari Pengadilan Bekasi perihal : Pelaksanaan Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.179/Pdt.G/ 2015/ PN.Bks Jo. No. 93/Pdt/2017PT.Bdg Jo. No. 1793 K/Pdt/2018 yang dialamatkan kepada anaknya yakni Termohon Eksekusi II yang bernama UMI Oktovia Lia Kartini.

“Setelah saya cermati ternyata pihak yang melayangkan surat pemberitahuan eksekusi tersebut bukan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi akan tetapi dari pihak Pemohon Eksekusi sendiri yakni sdr Yohannes Cornelis K atau biasa dipanggil Cornel,” ujar Tumini Ali, SH saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM Jakarta Selatan, Jumat (19/11/2021).

“Ini jelas merupakan pelanggaran dan timbul tanda tanya besar buat saya, Ada hubungan apa dan seberapa dekat hubungan Cornel dengan ketua Pengadilan Bekasi serta Jurusita Pengadilan Negeri
Bekasi,”tanya Tumini.

Tumini Ali, SH lebih jauh mengungkapkan beberapa hal yang menurutnya ganjil yakni; “Saat saya memaksa bertemu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang difasilitasi oleh Haryanto selaku Juru sita yang diperintahkan untuk menjalankan eksekusi ini ternyata sudah ada Cornel dan istrinya yakni Rosmawati Siregar yang juga dipersilahkan masuk ruangan KPN Bekasi dan bahkan Rosmawati yang nyata-nyata bukan pihak dalam perkara No. 179/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo. No. 93/ Pdt/2017PT.Bdg Jo. No. 1793 K/Pdt/2018 oleh KPN Bekasi malah diberikan kesempatan yang seluas- luasnya untuk berbicara, bahkan KPN Bekasi tidak berusaha menghentikan atau melarang Rosmawati yang marah-marah tanpa alasan yang jelas.

KPN Bekasi terkesan membiarkan Rosmawati yang marah-marah gak jelas tersebut, sementara ibu Ir. Andi Darti, SH. MH selaku Kuasa Hukum Termohon Eksekusi II yakni Umi Oktovia Lia Kartini sudah berkali-kali meminta kepada KPN Bekasi untuk menyuruh keluar ibu Rosmawati namun permintaan ibu Andi tidak digubris.

Fakta lainnya, sampai dengan dijalankannya eksekusi ini, Termohon Eksekusi II-Umi Oktovia Lia Kartini yang adalah pemegang hak atas tanah yang dimohonkan eksekusi ternyata tidak pernah menerima aanmaning (teguran) dari Pengadilan Negeri Bekasi, karenanya patut diduga bahwa Ketua PN. Bekasi dan Juru Sita PN. Bekasi dengan sengaja telah mengabaikan hak-hak Termohon Eksekusi II.

Andi Darti telah menyampaikan bahwa kliennya sangat menghormati putusan Pengadilan Bekasi selama putusan itu benar dan didasarkan pada bukti-bukti yang benar, namun permasalahannya ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Cornel dalam perkara No.179/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo. No. 93/Pdt/2017/PT. Bdg Jo. No. 1793 K/Pdt/2018 adalah bukti-bukti palsu.

Perihal surat-surat bukti tersebut adalah palsu. Sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang baru saya terima sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu dan berdasarkan LP dari Polres Bekasi Kota, oleh karenanya Ibu Andi meminta agar pelaksanaan eksekusi ditunda sampai persoalannya jelas.

Bahwa selain itu, Tumini juga menyampaikan bahwa sebagian bidang tanah yang akan dieksekusi adalah miliknya dan saat ini sedang dilakukan upaya hukum perlawanan dalam perkara No. 557/Pdt. Bth/2021/PN.Bks sesuai Register tertanggal 10 November 2021, namun KPN Bekasi tetap saja tidak peduli.

“KPN Bekasi kemudian meminta saya dan ibu Andi untuk keluar ruangan karena ingin berdiskusi dengan Cornel dan setelah itu KPN Bekasi menyampaikan kepada saya dan ibu Andi bahwa KPN Bekasi bersedia menghentikan eksekusi asal saya dan Umi Oktovia Lia Kartini selaku Termohon Eksekusi II bersedia membayar uang sebesar Rp. 400 juta kepada Cornel,”ungkap Tumini.

“Perkara ini menurut saya sangat ganjil, kenapa mesti Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan nilai itu,”tegas Tumini.

“KPN Bekasi selanjutnya pura -pura menerima permohonan saya untuk menunda eksekusi selama 2 (dua) minggu seraya meminta Juru Sita – Haryanto untuk mengecek tanggal, selanjutnya KPN Bekasi meminta Haryanto untuk melakukan pengecekan lapangan dengan dalih agar eksekusi tidak mengenai rumah atau bangunan rumah tinggal yang saya huni bersama anak dan cucu,” papar Tumini.

Selanjutnya pada tanggal 10 November 2021, Juru Sita-Haryanto melakukan pengecekan lokasi dan menandai batas-batas dengan cat semprot, namun penetapan batas-batas tersebut tidak sesuai dengan Penetapan Sita, lalu ibu Andi mempertanyakan soal penetapan batas yang tidak sesuai dengan Penetapan Sita dan dijawab oleh Haryanto dengan menyatakan bahwa batas-batasnya sudah sesuai.

Kemudian ibu Andi juga mempertanyakan soal batas-batas yang tidak diuraikan dalam gugatan dan mempersoalkan Bukti – P2 yang ternyata lokasi objek Jual Beli antara Cornel dan Surya Kencana ternyata berlokasi di Jalan Bagol No. 75 Rt. 004 Rw.005 sementara alamat objek lokasi yang akan dieksekusi berada di Jalan Bagol No. 34 Rt. 004 Rw.005, ini jelas –
jelas salah objek tapi  Haryanto  menyatakan  bahwa  semuanya
sudah sesuai.

“Pada tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19.00 WIB, saya mencoba menghubungi Haryanto untuk mempertanyakan perihal pengecekan lokasi yang telah dilakukan, namun alangkah kagetnya saya saat menerima kabar bahwa eksekusi akan tetap dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021,”imbuhnya.

Selanjutnya pada tanggal 11 November 2021, Haryanto memimpin pelaksanaan eksekusi bersama puluhan aparat dan preman-preman bayaran dan eksekusi pun akhirnya dilaksanakan dengan bulldozer yang telah disiapkan.

Sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan pengukuran dan pematokan oleh sejumlah preman bayaran, Haryanto selaku Juru Sita yang memimpin eksekusi tidak mengandeng BPN untuk mengukur dan mematok, justru Haryanto malah melakukan pembiaran terhadap preman-preman bayaran untuk mengukur dan mematok dengan seenaknya.
Jelas ini adalah perampokan dengan dalih eksekusi pengadilan.

Sesuai fakta dan agar menjadi bukti bahwa surat-surat berupa Bukti-P1 dan Bukti-P2 yang diajukan oleh Cornel melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara No.179/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo. No. 93/Pdt/ 2017/PT. Bdg Jo. No. 1793 K/Pdt/2018 ternyata penandatanganannya dibuat bukan pada waktu yang sebenarnya dan ternyata dalam gugatan- nya juga tidak menguraikan batas-batas dari bidang tanah yang diklaim dan demikian juga dengan surat-surat berupa Bukti-P1 dan Bukti-P2 yang diajukan juga tidak menguraikan batas-batas bidang tanah yang diklaim, kemudian dalam sidang pemeriksaan setempat Cornel dan seorang saksi dengan asal tunjuk mengklaim bidang tanah yang notabene adalah milik Tumini dan diatasnamakan anaknya yakni Umi Oktovia Lia Kartini, apalagi Bukti – P2 yang diajukan ternyata adalah bukti kwitansi jual beli antara Cornel dan Surya yang bidangnya terletak di Jalan Bagol No. 75.

“Kok bisa ya? Pengadilan Negeri Bekasi memenangkan perkara surat palsu dan batas- batasnya, asal tunjuk. Mengapa SHM bisa dikalahkan oleh 2 (dua) lembar surat palsu. saya juga memohon kepada Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyikapi lebih jauh soal KPN Bekasi yang juga pernah mendapatkan sanksi dari Mahkamah Agung RI berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun,”ungkap Tumini bermohon.

Selanjutnya Tumini memohon kepada Presiden RI Bapak Jokowi, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan DPR RI serta Polri untuk segera turun ke lokasi eksekusi dan segera mengambil tindakan tegas kepada KPN Bekasi dan Jurusita PN Bekasi serta Cornel, istrinya dan pengacaranya serta Surya Kencana.

“Dokumen palsu dimenangkan, KPN Bekasi Bongbongan Silaban,SH,L.L.M dan melakukan percepatan eksekusi.
Ir. Andi Darti, SH. MH selaku Kuasa Hukum dari Pemegang Hak yakni Umi Oktovia Lia Kartini memaparkan bahwa kasus ini diotaki oleh sejumlah mafia tanah yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan dari pemilik asli dengan cara pura-pura menggugat pemilik asal yakni Surya Kencana. Padahal yang sebenarnya adalah Cornel bekerjasama dengan Surya Kencana menggugat tanah atau bangunan yang nyata-nyata sudah punya sertifikat, mereka bersepakat untuk mendapatkan bagian dari tanah yang disengketakan,”ujar Andi Darti selaku kuasa hukum Tumini.

Ini juga yang diungkapkan, Haryanto selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi yang memimpin jalannya eksekusi, Haryanto mengungkapkan keheranannya saat melihat kedekatan Cornel dan Surya Kencana yang terlihat bahagia saat Juru Sita melakukan pengecekan batas pada tanggal 10 November 2021 atau 1 (satu) hari jelang eksekusi.

Lebih jauh Ir. Andi Darti, SH. MH menuturkan praktik mafia tanah yang dilakukan oleh Cornel adalah dengan cara bekerjasama dengan pihak pemilik tanah asal yakni Surya Kencana yang diminta untuk mengakui bahwa sebagian bidang tanah yang telah dibeli oleh Tumini Ali, SH yang diatasnamakan Umi Oktovia Lia Kartini seakan-akan oleh Surya Kencana telah terlebih dahulu dijual kepada Cornel, sementara di lain kesempatan Surya Kencana menyata- kan tidak pernah melakukan Jual Beli tanah dengan Cornel dan Surat Pernyataan Jual Beli serta Kwitansi Jual Beli yang diajukan oleh Cornel sebenarnya ditandatangani pada tahun 2014.

“Jadi disini, Cornel, istrinya, Surya dan Pengacaranya bekerjasama menggugat tanah atau bangunan yang punya sertifikat dengan kesepakatan di antara mereka untuk mendapatkan bagian dari tanah yang disengketakan,”terang Andi.

Kemudian lanjut Andi, “Cornel, istrinya, Surya dan Pengacaranya mengklaim bahwa pemegang hak yakni Umi Oktovia Lia Kartini selaku pihak yang telah menduduki tanah dan bangunan telah mengubah atau menggeser dan menghilangkan patok tanda batas tanah dan fakta rekayasa itu pula yang dituangkan dalam gugatan”.

Dikatakannya, Cornel dan istrinya juga menggunakan jasa preman untuk menguasai objek tanah, dengan cara memagar dan mendirikan bangunan di atasnya, kemudian melakukan  gugatan  yang  menimbulkan  putusan  pengadilan  yang telah
berkekuatan hukum tetap yang isi putusannya didasarkan pada 2 (dua) lembar surat palsu, kemudian putusan dengan amar yang menyebutkan 2 (dua) surat palsu tersebut oleh Cornel dan pengacaranya dimohonkan eksekusi.

Menurut Andi, pihak Cornel, istrinya dan Surya awalnya hanya pura-pura atau bersandiwara saja. Mereka membuat skenario bahwa Surya Kencana telah meminjam sejumlah uang untuk usaha ayam sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Cornel dan Surya tidak sanggup mengembalikan hutangnya kepada Cornel, karenanya dibuatlah kesepakatan bahwa hutang Surya Kencana tersebut dikonversi dengan tanah dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) per meter, jadi dengan hutang tersebut, Cornel mendapatkan tanah seluas 200 meter persegi dan bidang tanah yang ditunjuk sesuai Kwitansi yang tertera dalam amar putusan PN Bekasi terletak di Jalan Bagol No. 75, tapi mengapa yang diakui malah tanah SHM milik klien saya yang nyata-nyata terletak di Jalan Bagol No.34.

“Mereka tidak sempurna dalam bersandiwara dan membuat surat palsu, ini sungguh memalukan,”tutur Andi.

Eksekusi yang dilaksanakan Tidak Sah karena Surat Penetapan Eksekusi yang dibacakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi ternyata Foto Copy,        Batas-batas yang dieksekusi bukan diukur dan dipatok oleh BPN tetapi oleh preman yang dibayar oleh Cornel.

Batas-batas yang diukur dan dipatok oleh preman bayaran ternyata berbeda dengan batas-batas yang diuraikan pada Penetapan Sita.

Lebih jauh menurut Andi, “Cornel menggugat perdata Surya Kencana, ini adalah bentuk mafia mereka, sesama mereka satu jaringan mereka menggugat untuk bisa menguasai tanah tersebut. Padahal, tanah itu milik Tumini Ali yang diatasnamakan Umi Oktovia Lia Kartini.

Andi mengungkapkan bahwa gugatan yang dilayangkan Cornel ke Surya Kencana tersebut sudah diatur keduanya bersama pengacaranya.

“Cornel menggugat Surya Kencana dengan menggunakan Surat Pernyataan dan Kwitansi dan alasan-alasan yang digugat sudah diatur oleh pengacaranya, jadi ibu Tumini Ali, SH dan putrinya yakni Umi Oktovia Lia Kartini telah menjadi korban dari mafia tanah,”ungkap Andi kepada sejumlah pewarta.

Tanah yang seluas 200 meter persegi diklaim oleh Cornel, tak tanggung-tanggung Umi Oktovia Lia Kartini selaku pemegang hak harus menghadapi gugatan dari Cornel dan Surya selaku Tergugat 1 membenarkan gugatan Cornel.

Diakhir pernyataan Andi menjelaskan bahwa Cornel menggunakan dokumen palsu guna mengklaim lahan tersebut dan setelah lepas dinyatakan menang, Cornel yang tidak dapat membantah soal bukti palsunya tersebut malah memaksakan eksekusi dan Ketua PN. Bekasi yang juga mengetahui fakta itu pun malah mempercepat eksekusi. (fri)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *