July 20, 2024

LSM Hakiki Sumbawa Minta Izin Pertambakan di Poto Tano Dicabut

Jurnalmetropol.com – Warga masyarakat UPT. TIR Trans Seteluk, Senayan, dan Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat sudah 22 tahun berjuang untuk mendapatkan kembali haknya.

“Masyarakat tersebut sudah lama sekali bertahan hidup dalam situasi masalah. Terkadang masyarakat sulit untuk mencari makan untuk kehidupannya. Karena lahan usahanya sejak tahun 2000 hingga 2022 ini diambil oleh perusahaan atas modus Hak Guna Usaha (HGU),”ujar Iying Gunawan Ketua LSM Hakiki, Kamis (24/02/2022).

“Masalah ini, sangat jelas pelanggaran Undang-undang dalam pengalihan dan pemindahtanganan Hak Milik Masyarakat (HMM) atas tanah transmigrasi,”pungkasnya.

Lanjut Iying, konflik Agraria antara perusahaan (Korporasi) dengan masyarakat transmigrasi Tambak Sari Poto Tano masih saja jalan buntu. Belum ada keinginan kuat dari Pemerintah Daerah dan pusat untuk menyelsaikan konflik ini. Belum ada sikap tindakan baik dari Pemerintah agar dicabut izin perusahaan tersebut.

Pemerintah sangat penting sikap dan i’tikat baiknya, jangan biarkan rakyat mengamuk, nanti setelah jadi masalah besar, ribut baru mau bicara. “Mestinya pemerintah segera ambil sikap sebelum masalah jadi besar. Karena konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan PT. SAJ, PT. BHJ dan PT. Bank Harfa sungguh melelahkan,” tandasnya.

“Jangan anggap lemahnya rakyat tak kuat. Nanti kalau masyarakat tak bisa dikontrol baru ngomong sana sini bela diri. Padahal ini, ulah pemerintah berikan izin. Kebijakan pemerintah juga kasi lahan transmigrasi,”ungkapnya.

“Bukan kemauan rakyat. Giliran rakyat bermasalah, malah rakyat suruh ajukan gugatan ke PTUN. Inikan sangat terbalik logikanya,”saran Iying Gunawan untuk pemerintah.

Menurutnya, jalan tengah konflik agraria masyarakat Transmigrasi dengan korporasi di Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano. Buat PERDA Khusus Tambak Sari yang mengatur pengembalian lahan masyarakat. Itu solusi cepatnya, DPRD Kabupaten Sumbawa juga jangan diam dong, giliran jadi calon legislatif butuh rakyat,”ungkapnya lagi Iying Gunawan.

“Bupati, Gubernur, Kemendes PDT, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan ATR/BPN lakukan kesalahan fatal. Lakukan pelanggaran hukum memberi izin, karena berikan lahan usaha transmigrasi pada masyarakat. Lalu berikan juga secara luas Hak guna Usaha (HGU) pada lahan yang sama atas nama investasi perusahaan petambak agar ada pendapatan dan meningkat ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

Bukan malah sejahtera, rakyat justru sengsara. Tanpa kejelasan. Padahal apapun bentuk peralihan status lahan sebagai akibat dikerjasamakan. Rakyat waktu itu sudah menolak. Sehingga kami menilai pemerintah lakukan wanprestasi. Hal ini sudah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 31 mengenai pemindahtanganan lahan transmigrasi.

“Anehnya, pemerintah tidak berusaha datang atau mau dialog. Malah jauhkan diri dari rakyat. Padahal lahan masyarakat yang bersertifikat hak milik atas nama warga TIR Trans itu sudah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) bahkan sekda KSB pun klaim 299 Ha. HGU itu berarti pekarangan beserta rumah tempat tinggal serta lahan usaha rakyat. Masyarakat sendiri menilai pemerintah yang menggadai modus HGU kepada korporasi. Lalu kemana rakyat harus pergi mengadu dan berteduh kalau tidak ke pemerintah,” pungkasnya.

Program pemerintah transmigrasi dalam membantu rakyat itu bagus-bagus. Dengan segala keluhuran ide transmigrasi, diadakanlah lahan untuk diserahkan ke masyarakat. Tiba tiba kini tanah transmigrasi tersebut menjadi milik perusahaan. Sertifikat Hak Milik berubah menjadi Hak Guna Usaha. Padahal sudah tetap lahan tersebut, tempat Lahan Usaha Rakyat.

“Tampak jelas masalahnya. Atas dasar apapun peralihan tanah transmigrasi untuk publik berubah menjadi milik swasta itu jelas pelanggaran. Dalam hukum itu disebut dinamakan netieg absolute and ex tunc atau Peralihan hak tersebut harus dimaknai tidak pernah ada.”tutupnya

Ini bukan terkait tambak sari saja tapi problem klasik kegagalan program trans di seluruh indonesia sejak orba sampai hari ini. (Rahmat)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *