October 2, 2022

Hakim MA: Kejahatan Perbankan Didominasi pada Pemalsuan Tanda Tangan 

Jurnalmetropol.com – Tindak Pidana di Bidang Perbankan diartikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan Perbankan, sedangkan Tindak Pidana Perbankan adalah tidak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Perbankan, yang terbagi menjadi empat bagian yaitu (bidang Legalitas, bidang Operasional, Pembukuan dan laporan, bidang pemberian fasilitas kredit/pembiayaan dan bidang rahasia Bank)

Dalam hal terjadi tindak pidana pada bidang Operasional, Pembukuan dan laporan serta pemberian fasilitas kredit/pembiayaan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum hanya kepada Dewan Komisaris, Direksi, pegawai dan pihak terafiliasi, maka bagi pelaku tindak pidana di bidang Perbankan yang berada di luar struktur Perbankan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dengan ketentuan Undang-undang Perbankan, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perbankan secara komprehensif yang dapat digunakan untuk mengadili pelaku tindak pidana di bidang Perbankan.

Menurut Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI yang juga Hakim MA, Edy Wibowo, SH. MH, dalam sistem Perbankan terdapat beberapa aspek hukum seperti hukum perdata serta hukum pidana. Dalam hukum pidana sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang hanya dapat meminta pertanggung jawaban hukum kepada pengurus Bank, yaitu Dewan Komisaris, Direktur dan Pegawai Bank serta pihak terafiliasi.

“Kasus pidana yang paling banyak dilakukan oleh pengurus Bank, yakni memalsukan tanda tangan, merekayasa dokumen, membuat rekening penampungan, merekayasa seolah-olah ada kredit dengan memanfaatkan data nasabah yang nyatanya tidak melakukan pengajuan kredit,”kata Edy Wibowo melalui keterangan tertulisnya kepada media ini, Senin (8/8/2022).

Edy yang juga menjabat Sekretaris Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung RI menjelaskan, dalam aspek pidana dapat terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Sebagai contoh adalah ketentuan Pasal 5 ayat (1) adalah nasabah yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif, jika nasabah dimaksud tahu adanya dana masuk kedalam rekeningnya tanpa dasar transaksi yang jelas, kemudian membiarkan dan atau menggunakan dana dimaksud, maka hal ini terlihat adanya niat jahat dari pemilik rekening,”ungkapnya.

Menurut Edy, dalam peristiwa hukum Perbankan dapat menjadi ranah hukum perdata dengan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan tiga teori pertanggung jawaban yaitu:

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan: kegagalan dalam menjalani prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan dengan kehati-hatian dalam situasi tersebut.

“Tanggung jawab berdasarkan cidera janji / wanprestasi: prinsip penting dalam hukum kontrak adalah para pihak berada ditawar seimbang, namun posisi tersebut dalam layanan jasa keuangan hampir tidak ditemukan dalam praktik, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan dengan kekuatannya cenderung menerapkan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability) sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuatnya, lagi pula kerugian konsumen timbul bukan karena ketidaktaatan PUJK/Pegawai PUJK pada kontrak tetapi pada adanya FRAUD (penipuan atau penggelapan) oleh pegawai PUJK;

Tanggung Jawab Mutlak: beberapa hal yang menjadi tanggung jawab mutlak antara lain:

– Ada perbuatan atau kegiatan (membahayakan)

– Ada kerugian pada konsumen

“Ada hubungan sebab dan akibat antara kegiatan dengan kerugian yang diderita konsumen,”ulasnya lagi.

Tanggung jawab tergugat, sambung Edy, tidak ditentukan oleh perilakunya walaupun telah melakukan segala upaya, tergugat tetap bertanggung jawab, tidak ada kesalahan (sengaja/lalai) perbuatannya tidak melanggar hukum.

Sedangkan unsur melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi sebagai berikut;

Adanya suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut melawan hukum, hal ini merupakan kesalahan yang merugikan, serta ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami.

Adapun kriteria perbuatan melawan hukum adalah (a) melanggar hak orang lain (dasar Peraturan per Undang-undangan), (b) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (dasar Peraturan Perundang-undangan), (c) bertentangan dengan kaidah tata Susila (dasar hukum tidak tertulis), (d) bertentangan dengan asas Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian (PATIHA) dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda (dasar hukum tidak tertulis).

Lebih jauh Edy mengungkapkan bahwa, pertanggungjawaban majikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum aktif, dan Pasal 1366 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum pasif/pembiaran/ omission.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atas Fraud Karyawan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

“Ayat (1) pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat (5) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tesebut merupakan kesalahan konsumen,”jelasnya lagi.

Keresahan atas maraknya Tindak Pidana Perbankan turut mendapat perhatian dari Civitas Akademik. Marsa Khairi Wibisono mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta mengingatkan sikap kewaspadaan atas maraknya kejahatan dalam Perbankan.

Marsa mengatakan bahwa sepatutnya tidak hanya pegawai Bank yang dapat dikenakan UU Perbankan namun juga nasabah Bank yang melakukan kecurangan juga bisa dikenakan UU Perbankan mengingat UU Perbankan yang sekarang belum ada ketentuan yang mengatur orang di luar Bank (non pegawai).

“Karena sebuah kecurangan (fraud) tidak hanya dilakukan oleh pegawai Bank tetapi juga banyak dilakukan oleh nasabah,”bebernya.

“Selama ini saya beranggapan bahwa menghimpun dana dari masyarakat sah- sah saja, akan tetapi lewat pemaparan dari Pak Edy, bahwa ada jenis jenis dana yang tidak boleh sembarangan orang maupun badan yang dapat menghimpunnya karena perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana Perbankan.

“Dan yang terpenting ialah saya menyadari bahwa sebenarnya di dalam masyarakat sudah banyak terjadi tindak pidana Perbankan seperti sebutan di kalangan masyarakat “bank berjalan” hal itu sudah temasuk ke dalam tindak pidana Perbankan, akan tetapi masyarakat butuh uang yang mendesak mau tidak mau mereka harus meminjam dari situ dan tidak beranggapan bahwa “bank berjalan” itu merupakan pelanggaran hukum,”ujar Iga Sinaga.

Hansa Alpiya yang juga mahasiswa FH Univ Jayabaya mengaku mendapatkan wawasan baru mengenai Tindak Pidana Perbankan usai mendapat materi dari Hakim MA.

“Lewat pengetahuan yang saya dapatkan, saya bisa membedakan mana Tindak Pidana Perbankan dan mana Tindak Pidana di bidang Perbankan. Saya jadi mengetahui bagaimana cara menyelesaikan perkara pidana Perbankan,”pungkasnya. (Beby)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *